TIDAK MENOLAK INVESTASI TAPI BERIKAN CSR SEBAGAIMANA MESTINYA INI UNTUK MASYARAKAT BLORA

KABAROPOSISI.NET|Blora, – Sebuah perkembangan pembangunan daerah tidak hanya tergantung anggaran pusat tetapi juga pendapatan daerah termasuk Coperate Social Renposibility ini sangat dirasakan dalam pembangunan kabupaten Blora, yang dalam rapat koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan di pendopo Bupati Blora, hari ini Selasa 27/04/2021 ikut dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Perusahaan Nasional, Perusahaan Propinsi dan daerah dari bidang pertambangan, keuangan, Kehutanan, properti atau kontruksi serta tokoh masyarakat, LSM.

Bacaan Lainnya

Dalam pembukaan kegiatan rapat koordinasi pertanggung jawaban Sosial perusahaan Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan data sekarang bahwa Blora nomer urut 12 dari bawah daerah tertinggal.

” Tingkatkan kemiskinan masyarakat Blora meningkatkan, pengangguran juga meningkatkan, tingkat kesejahteraan dan kesehatan dibawah garis merah, perlu perhatian ini, ” ucapanya

Lebih lanjut Bupati Blora Arief Rohman mengatakan Saat ini mengalami tantangan pembangunan infrastruktur yang perlu perbaikan membutuhkan anggaran besar, maka dari itu kami sadar perlu bekerjasama Sesarengan untuk memperbaikinya,” jelas Arief Rohman Bupati Blora.

Sementara Kristi biasa dipanggil Grex dari Front Blora Selatan menyampaikan berkali kali dalam Forum Kami tidak Menghalangi Investasi Tapi Berikan Hak Kami Sebagaimmana Mestinya kami meminta kesadaran tersebut kepada perusahaan perusahaan ini untuk kepentingan masyarakat Blora.
” Jangan seperti dulu dulu memberikan CSR malah seperti memberikan upeti upeti, perbaikan regulasi dari perda maupun perbupnya,” tegasnya.

Sedangkan Exi Agus Wijaya koordinator Sentani dalam penyampaiannya Mengibaratkan seperti negara Korea mereka memiliki banyak kesamaan tetapi mengapa berbeda jauh, ibarat Blora dan Bojonegoro ini sama terjadinya memiliki banyak kesamaan. Apa yang Salah disini ? Manajemen Regulasi ini yang harus dibenahi,” Tandasnya.

Dia menambahkan kekayaan alam bukan sebuah kutukan tetapi yang perlu diperhatikan Regulasi serta manajemen.

” Jangan sampai ketika sebuah daerah memiliki kekayaan Alam malah menjadi miskin, ini yang sebenarnya akan menimbulkan pembangkang pembangkang, kelompok separatis ini jangan sampai terjadi, maka perlu Regulasi yang mengatur dengan baik, ini semua untuk masyarakat Blora,” tegasnya (GaS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *