Partai Demokrat Menentang Keras Pemecatan THL Oleh Pemkab Banyuwangi

  • Whatsapp

KABAROPOSISI.NET.|BANYUWANGI – Viral di media kabar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, memberhentikan sebanyak 331 Tenaga Harian Lepas (THL). Yang mana pemberhentian 331 THL jadi kontroversi karena oleh sebagian banyak pihak dianggap di luar dugaan dan terjadi di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Michael Edy Hariyanto, SH Ketua DPC Partai Demokrat yang sekaligus salah satu pimpinan di DPRD Banyuwangi, Rabu 09/03/221.

“Ini sungguh di luar dugaan, harapan besar rakyat Banyuwangi ke depan akan lebih baik dibawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, tapi Pemkab justru melakukan pemutusan kontrak THL. Tidak sedikit sebanyak 331 orang sekaligus harus kehilangan pekerjaannya di masa pandemi covid 19. Situasi ini adalah situasi dimana rakyat sedang dalam kesulitan untuk kebutuhan hidupnya, tapi kenapa ya kok tega melakukannya”, sesalnya seolah tidak percaya hal tersebut terjadi.

Lanjut Michael selaku Ketua DPC atas nama Partai Demokrat menentang keras kebijakan pemutusan kontrak pada 331 THL. Michael mengaku akan meminta kepada Fraksi Demokrat ambil langkah tegas untuk membela kepentingan rakyat terutama 331 THL.

Ketika Mcihael disinggung soal pemutusan kontrak THL karena alasan efisiensi anggaran, langsung memyergahnya dengan mengatakan. Bahwa hal itu kurang tepat karena banyak pos-pos anggaran yang urgensinya kurang dan bisa dialihkan.

“Apa benar hanya dengan cara memecat THL bisa melakukan efisiensi anggaran..? Saya kira kurang tepat ya, efisiensi anggaran itu harus dilakukan pada pos-pos anggaran yang urgensinya kurang. Bukan kebijakan efisiensi anggaran malah membuat orang kelaparan karena kehilangan pekerjaan. Harusnya Pemkab mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, bukan yang merugikan rakyat”, sergahnya.

Ketika dimintai keterangan lebih lenjut Michael enggan melanjutkan, dengan alasan takut dipelintir seolah-olah mempolitisir keadaan.

“Sudah lah cukup segitu saja saya yakin Pemkab bisa memahami, kalau memikirkan nasib rakyat ya tolong tarik kembali kebijakan itu, senangkan hati rakyat. Dan maaf tidak saya teruskan ngobrol-ngobrol ini, karena saya juga khawatir statemen saya ini ada yang pelintir mempolitisir keadaan. Tapi saya pastikan apa yang sampaikan demi nasib rakyat bukan nasin Demokrat”, pungkas Michael. (r35).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *