Diduga Bansos Tidak Transparan, Warga Geruduk Kantor Desa Lajing Bangkalan

  • Whatsapp

KABAROPOSISI.NET|Bangkalan, -Puluhan warga Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur, kembali datangi kantor Desa setempat, senin (22/6) siang.

Buntut dari ketidak puasannya warga dalam perealisasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa lajing. Warga pun menduga ada indikasi dugaan ketidak transparansi dalam pendataan terhadap warga perihal program bantuan penanganan Covid-19 di desa setempat.

Bacaan Lainnya

Aksi kali ini warga meminta terhadap Kepala Desa Lajing agar transparansi dalam melakukan pendataan serta betul-betul tepat sasaran sehingga masyarakat dapat merasakan manfaan dari program tersebut.

Salah satu warga menyampaikan, perihal pendataan Bantuan Sosial (Bansos) di desanya tersebut diduga tidak transparan, sebab terindikasi penerima berasal dari kerabat dan keluarga perangkat desa setempat.

“Kami berharap agar Kepala Desa Lajing betul-betul menyalurkan bansos itu kepada warga yang layak dan tepat sasaran. Jangan hanya disalurkan pada kerabatnya saja,” Ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lajing Sohib mengatakan, perihal yang disampaikan oleh masyarakat terkait bansos yang diberikan kepada keluarga dan kerabat perangkat desa itu tidak benar, sebab menurutnya, sudah melakukan verifikasi sesuai Petunjuk Tehnis (Juknis).

“Untuk selanjutnya perihal BLT-DD tambahan yang nominalnya sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama tiga bulan, akan kami pasrahkan kepada masyarakat agar masyarakat tau dan puas,” Kata Sohib ditengah-tengah warga saat berlangsungnya orasi.

Selain itu kata Sohib, data BPNT tersebut diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran hanya bisa memverifikasi dan memastikan bahwa penerimanya ada atau tidak.

“Kalau soal data kita transparan, tapi untuk mengcover semua warga disini itu tidak bisa, sebab anggaran kita tidak cukup sesuai peraturan pemerintah hanya bisa mengalokasikan maksimal sebesar 30 persen dari pagu anggaran Dana Desa, sedangkan anggaran kita hanya Rp. 1,175 miliar,” Ucapnya. (Sul)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *