Dualisme Kepengurusan HIPPAM, Warga Kaligondo Bergejolak

  • Whatsapp

Kabaroposisi.net (Banyuwangi)

Kontroversi tentang adanya dualisme Kepengurusan Himpunan Pengguna Air Minum (HIPPAM) Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Banyuwangi. Ramai jadi konsumsi publik luar maupun dalam Desa Kaligondo, karena memang sebelumnya beredar pemberitaan di salah satu media online tertentu. Akibat dualisme Kepengurusan tersebut timbul pro kontra di Desa Kaligondo.

Kabar yang berkembang Pengurus HIPPAM bentukan yang baru belum mengantongi SK tapi sudah berani ambil tindakan dan kebijakan penting termasuk salah satunya melakukan penarikan iuran PAM dari nasabah.

Tertarik dengan kejadian tersebut Sabtu 16/05/2020 awak media gali informasi lebih jauh kepada para pihak yang terkait salah satunya adalah H. Sulaeman yang diketahui selaku Pengurus HIPPAM Banyuwono Desa Kaligondo yang sebelumnya.

Kepada awak media H. Sulaeman sekilas menceritakan bahwa pada satu waktu dirinya bersama rekannya bernama Bambang Hermanu diundang pertemuan.

“Saya diundang oleh Kades hanya berdua sama Bambang Hermanu, saya pikir diskusi tentang HIPPAM ke depan. Tanpa ada koordinasi sebelumnya tahu-tahu bahasan dalam pertemuan tersebut mengarah pada permasalahan pembentukan Pengurus HIPPAM. Dan anehnya pembentukan Pengurus baru dilakukan, tapi Pengurus yang lama tidak dibubarkan. Lalu apa yang jadi dasar pembentukan Pengurus baru sementara Pengurus lama tidak dibubarkan, artinya kan masih syah menurut aturan keberadaan Pengurus HIPPAM Banyuwono apalagi ada SK Kemenhumkamnya”, ujar H. Sulaeman.

Setali tiga uang dengan apa yang diceritakan H. Sulaeman, Bambang Hermanu menyampaikan hal yang serupa saat dikonfirmasi.

“Saya saat itu mendapat undangan dari Kades, isi undangan musyawarah HIPPAM. Begitu saya sampai di desa saya kira yang diundang Kades hanya pengurus HIPPAM untuk diajak diskusi.Tapi ternyata sudah ada sekitar 50 orang undangan dan saya tidak ada yang kenal. Yang saya kenali hanya Pak Haji Soleman saja. Dalam pertemuan tersebut pembahasan sudah mengarah kepada upaya penggantian pengurus”, geber Bambang via WhatsApp.

Kepala Desa Kaligondo Nur Hadi dalam keterangannya via WhatsApp ketika ditanya adanya berita di media tentang dualisme Kepengurusan HIPAM Kaligondo. Dan Pengurus HIPPAM yang baru belum ber SK sudah berani melakukan tarikan dan menanda tangani surat menyurat menjawab,

“Enggh (iya) Pak .. Klo (kalau) ingin mengetahui tentang administrasi Hippam , Monggo klarifikasi dengan pengurus Hippam”, jawabnya.

Berikut awak media konfirmasi lebih lanjut bahwa arah konfirmasi awak media ini tidak pada persoalan administrasi HIPPAM. Namun soal legalitas dualisme kepengurusan HIPPAM, sementara diketahui Pengurus HIPPAM Banyuwono ada SK dari Kemenkumham. Awak media pertanyakan kira-kira apa alasan pembentukan pengurus HIPPAM yang baru itu.

“Itu ranah anggota Mas …Semua tergantung dari anggota”, singkatnya.

Sementara Aqim Mustofa Pengurus HIPPAM Kaligondo yang baru memberikan keterangannya pada awak media via WhatsApp. Mengaku bahwa semua yang dilakukan pengurus saat ini sesuai dan mengikuti hasil musyawarah anggota.

“Semua yang dilakukan pengurus saat ini sesuai dan mengikuti hasil musyawarah anggota”, ungkapnya.

Dibawah Kepengurusan Aqim Mustofa nama HIPPAM yang semula bernama HIPPAM Banyuwono (Kemenkumham), kini beralih menjadi HK (HIPPAM Kaligondo) diduga belum jelas legalitasnya berbentuk apa. Yang menarik dari keterangan H. Sulaeman bahwa kunci kantor oleh Pengurus yang baru tidak diminta kepada dirinya, justru memilih untuk mengganti. Artinya menurut H. Sulaeman kunci kantor diduga dirusak entah oleh siapa untuk mengganti kunci itu.

Salah satu Tokoh Masyarakat (Tomas) Desa Kaligondo yang enggan disebut namanya di media, dimintai tanggapan tentang dualisme Kepengurusan HIPPAM Kaligondo.

“Yang jelas terjadi gejolak pro kontra di masyarakat atau nasabah PAM, masih banyak yang mengakui keberadaan H. Sulaeman Ketua yang syah karena ada Kemenkumhamnya dan belum dibubarkan Kepengurusannya. Juga ada yang mengakui Pengurus bentukan yang baru. Solusinya ya harus diuji legalitas Kepengurusan yang mana yang diakui menurut aturan yang berlaku mas”, kata Tomas yang cukup berwawasan itu. (rh35).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *