Kabaroposisi.net (Banyuwangi)
Setelah dalam beberapa hari terakhir DPRD melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) tentang kesiapan Gugus Tugas Covid-19 Banyuwangi. Yang mana ramai di berita media DPRD menilai bahwa Gugus Tugas Covid-19 Banyuwangi kurang serius dalam hal penanganan Covid-19.
Senin 13/04/2020 DPRD gelar rapat bersama Forpimda membahas tentang anggaran Percepatan Penanganan Covid-19 di Banyuwangi. Hadir dalam rapat urgen tersebut mewakili Bupati Banyuwangi Sekda Banyuwangi Mujiono, Jajaran SKPD, Unsur TNI, Unsur POLRI, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara Fraksi PDI-P, para Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, SH dari Fraksi Demokrat, Ruliyono dari Fraksi Golkar, Ali Mahrus dari Fraksi PKB, serta Anggota DPRD yang lainya.
Pada Rapat pembahasan tentang anggaran Percepatan Penanganan Covid-19 antara jajaran Eksekutif dengan Legeslatif. Yang dimulai dari pagi hingga sore itu berjalan seru dan diwarnai dengan sedikit adu argumen. Sayangnya awak media tidak bisa mengikuti secara utuh perjalanan rapat di ruang sidang karena berlangsung tertutup. Untuk mendapatkan informasi materi rapat terpaksa awak media harus menunggu rapat usai.
Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, SH. saat dikonfirmasi usai rapat diruang kerjanya menyampaikan. Bahwa rapat membahas tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk membantu masyarakat tentang percepatan penanganan Covid-19 di Banyuwangi. Diakui oleh Michael meski dalam rapat ada adu argumen, tapi akhirnya bisa selesai ada titik temu dan kompak bersatu bagaimana mengusir Virus Corona dari Banyuwangi.
“Meski rapat ada sedikit adu argumen itulah dinamika musyawarah, tapi alhamdulillah bisa selesai ada titik temu dan kompak bersatu bagaimana usir Virus Corona dari Banyuwangi. Dan besok akan dilanjutkan oleh Komisi-Komisi secara detail mengenai anggaran yang sudah dibelanjakan melalui APBD. Rapat hari ini sudah finish membahas tentang anggaran namun secara detail besok dilanjutkan oleh Komisi I, II dan III dengan memanggil SKPD yang menangani terkait Covid-19”, ungkapnya.
Lanjut dijelaskan oleh Michael mengenai total anggaran untuk sementara yang dibahas sebanyak 78 M. Dan tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Dan menurut laporanya tadi sudah sebanyam 64 M. Dari nggaran tersedia terpakai didominasi oleh Rumah Sakit Blambangam dan Rumah Sakit Genteng.
Dikonfirmasi berbeda Sekda Banyuwangi Mujiono memberikan keterangannya,
“Ya ini tadi kita membahas terkait kesehatan, insentip bagi para medis. Dan khusus untuk kesehatan semua SKPD yang menangani sudah melaporkan tentang kemana anggaran yang disalurkan. Dan yang kedua terkait Post Screening agar lebih detail lagi. Bagaiamana personil dan mekanismenya dan bagi orang yang datang SOP nya ini harus lebih jelas lagi. Dan yang ketiga adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini perlu penyamaan persepsi, karena kalau mengacu pada Kementrian Desa Tertinggal untuk BLT sebesar Rp. 600.000,- perbulan kali tiga bulan. Kemudian dari BNT itu Rp. 200.000,- bantuan dari Pemerintah Kabupaten JPS sebesar Rp. 150.000,- Ini berbeda beda perlu formulasi kira-kira kalau disamakan memerlukan biaya berapa, ini akan dibahas oleh Komisi secara detail”, paparnya.
Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan berkoordinasi dan komitmen riel di lapangan. Perlu bersama-sama agar mengetahui mana yang sudah atau yang belum dibagikan.
“Kalau perlu mari kita secara bersama-sama demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena ini masalah nyawa masyarakat. Mengenai anggaran Rp. 78 M sudah digunakan sekitar 80% dengan sisa anggaran kurang lebih Rp. 15 M. untuk pos pos penggunaanya yaitu umtuk APD, JPS, Rapit Test, Kesehatan dan BPMD dan lainya”, tukasnya. (ktb).
