Posko Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, Disidak DPRD

  • Whatsapp

Kabaroposisi.net (Banyuwangi)

Kabarnya DPRD Kabupaten Banyuwangi Selasa 07/04/2020 lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang ada di Jln. A Yani Banyuwangi.

Sidak dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara, SE dan bersamanya Michael Edy Hariyanto, SH Wakil Ketua DPRD Banyuwangi juga anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Emy Wahyuni Dwi Lestari yang juga selaku Ketua Komisi 3.

Sebagaimana didapat dari vlog youtube disampaikan oleh Michael Edy Hariyanto, SH bahwa ternyata di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tak terlihat peralatan bukti kesiapan Posko menangani kasus Covid-19. Lebih lanjut awak media kutip keterangannya di media atau video yang beredar di vlog youtobe yang disiarkan oleh Banyuwagi 1 TV Selasa 07/04/2020.

“Kami bersama Ketua DPRD untuk sidak melihat apa yang sudah dilakukan oleh Gugus Tugas ini. Beberapa hari lalu kita kesini, dan secepatnya akan dibentuk kepengurusan dan tindakan. Tapi sampai sekarang masih memperbaiki, katanya satu dua hari salesai. Seharusnya disamping tempatnya juga ada tindakanya seperti APD, dan obat obatan. Tapi tindakan untuk menolong masyarakat seperti Disinfektan saja belum datang”, ungkapnya di media.

Lanjut Michael, “Saya tadi malam sempat telpon dr. Rio Kadis Kesehatan, katanya APD sudah hadir 1500 dan hari ini mau didistribusikan. Tapi Sekda Mujiono menyampaikan hanya 300 APD. Saya juga ga tau”, lanjutnya.

Harapnya, mudah-mudahan APD secepatnga bisa datang sehingga petugas kesehatan bisa agak tenang pikirannya.

“Selama ini saya dengar yang dikeluhkan oleh masyarakat, Puskesmas hanya APD yang belum siap. Ketika ada yang sakit pertolonganya bagaimana, masak mau bunuh diri.?” ujarnya.

Dijelaskan lebih lenjut bahwa dirinya bersama Ketua DPRD datang Posko melihat dan mendesak APD scepatnya harus siap dan didistribusikan. Jangan menunggu setelah ada korban yang begitu banyak sehingga rambah susah menyelesaikannya.

“Jadi kita Anggota DPRD dan ketua meminta agar pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat sangat membutuhkan tindakan dari pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini”, tukasnya.

Sementara terkutip dari sumber yang sama (youtube) oleh Banyuwangi 1 TV, Setda Banyuwangi menjelaskan. Kendala-kendala yang bisa disampaikan, bahwa dalam melangkah itu kan harus tertib administrasi. Harus mengatur terkait anggaran disiapkan merelokasi anggaran-anggaran yang barangkali yang tidak bisa dimanfaatkan pada bulan Februari, Maret, April dan Mei Sesuai Surat Edaran dari pusat.

Masih kata Setda, “Kita aja tanggap darurat tanggal 16 Maret, baru dua minggu ini kita berjibaku. Otomatis kendala-kendalanya mengatur anggaran yang tersedia. Mengemplementasikan kita juga harus mengacu aturan. Contohnya harga yang ada sekarang seperti APD dan Masker diluar jangkauan kita. Ada uangnya barangnya gak ada, ini kan kendala juga sehingga perlu adanya simultan berjibaku dengab adanya waktu, ini terkait dengan alat kesehatan”, paparnya.

Berikut terkait dengan dampak Covid 19 ini, Jaring Pengaman Sosial (JPS) hal ini juga mengatur terkait dengan terdampak dan haurus bergotong royong diantara kita semuanya.

“Anggaran kita siapkan perlu pengadaan pembelian, contohnya beras harus komonikasi dengan Bulog, dengan penggilingan padi kita tata semuanya. Berikutnya jumlah yang dibeli otomatis harus mendapatkan data dari Kecamatan maupun Desa yang betul ter Update”, tegasnya.

Berikutnya terkait Posko ini sebagai pusat informasi sebagai pengendalian kita dalam rangka melaksanakan percepatan penanganan Covid 19. Jadi semua data dan bantuan harus masuk dalam satu struktur Gugus Tugas penanganan covid 19 ini. (tim).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *