Sidang Paripurna DPRD Tulungagung Persetujuan dan Penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda

  • Whatsapp

KABAROPOSISI.NET — Tulungagung – Bertempat Di Ruang Graha Wicaksana Lantai 2 kantor DPRD Tulungagung Rabu ( 24/11/2021 ), DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Sidang Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Serta Pengesahan Perda APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2022.

Sidang Paripurna kali ini dihadiri Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, Wakil Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, Ketua DPRD Tulungagung Marsono S.sos, Wakil Ketua DPRD , Sekretaris DPRD Tulungagung, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, anggota DPRD Tulungagung serta tamu undangan yang hadir dan yang mengikuti melalui teleconference.

Ada tujuh fraksi di DPRD Tulungagung yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Adapun rincian APBD Tulungagung tahun anggaran 2022 yang telah disahkan menjadi Perda yaitu di sisi pendapatan berjumlah Rp 2.508.713.753.391,00. Sedangkan disisi belanja mencapai Rp 2.666.839.183.703,00. Dan ini menjadikan defisit Rp 158.125.430.312,00.

Sedangkan di sisi pembiayaan, penerimaannya berjumlah Rp 175.000.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp 16.874.569.688,00. Karena itu, menjadikan pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp 158.125.430.312,00. Dan SILPA tahun berkenaan berjumlah Rp 0,00 (nol)

Walaupun menyetujui dan telah menetapkan sebagai Perda, namun semua fraksi dalam sidang paripurna tersebut memberi catatan-catatan untuk dilaksanakan oleh Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM. Pembacaan catatan fraksi ini diwakili oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Heru Santoso MPd sebagai juru bicara.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan 12 catatan diantaranya meminta bupati untuk melakukan verifikasi data siswa miskin dalam pelaksanaan pendidikan murah tahun 2021/2022 yang dilaksanakan dalam bentuk e-money (KPP), menaikkan tunjangan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), meningkatkan sarana cetak KTP dan minta pengoptimalan pajak daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.

Dalam sidang paripurna tersebut juga disampaikan rencana pembentukan perda dalam Propemperda Tahun 2022, laporan pelaksanaan reses, laporan masing-masing panitia khusus (Pansus I, Pansus II, Pansus III dan Pansus IV) serta laporan hasil pembahasan Badan Anggaran.

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada anggota DPRD Tulungagung yang telah menyetujui penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun 2022. Bupati juga akan melaksanakan catatan fraksi yang telah disampaikan dalam sidang paripurna tersebut.

“Kami berterima kasih pula dengan catatan yang diberikan fraksi dalam pandangan akhirnya. Semua akan kami tindak lanjuti dan aplikasikan,” terang Bupati Maryoto.

Dalam sidang paripurna kali ini juga disetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 dan penetapan ranperda lainnya menjadi perda, yakni Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, Ranperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ranperda tentang Dana Cadangan serta Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat situasi masih dalam Pandemi Covid 19 sidang Paripurna DPRD Tulungagung tersebut dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. (yd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *