Salah Satu Pimpinan DPRD Banyuwangi Dari Fraksi Demokrat, Minta Bupati Selamatkan Nasib 331 THL

  • Whatsapp
Michael Edy Hariyanto SH : Salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi Sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat.

Kabaroposisi.net | BANYUWANGI – Geger terkait pemutusan kontrak kerja terhadap sebanyak 331 orang Tenaga Kerja Harian Lepas (THL), oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Yang sampai ke sidang di DPRD Banyuwangi beberapa waktu lalu. Semua pimpinan DPRD Banyuwangi, telah merekomendasikan agar 331 THL yang diputus kontrak segera dipekerjakan kembali.

Karena sampai sekarang tidak ada kejelasan terkait nasib 331 THL sebagaimana yang direkomendasikan semua Pimpinan DPRD penyambung lidah rakyat itu. Salah satu Pimpinan Dewan dari Fraksi Demokrat Michael Edy Hariyanto, SH, nagih kepada pihak eksekutif. Agar rekomendasi dari penyambung aspirasi rakyat itu dipenuhi yaitu mempekerjakan kembali 331 orang THL yang diputus kontraknya.

Dalam hal ini Pimpinan DPRD Michael Edy Hariyanto, SH tanpa basa-basi, menganggap pihak Eksekutif tidak menghargai dan tidak mengindahkan rekomendasi Legeslatif yang notabenenya adalah “Wakil Rakyat”.

“Saya berharap Bupati segera menyelamatkan nasib 331 orang THL tersebut. Demi rasa keadilan dan kemanusiaan”, ujar Michael Jumat 28/5/2021.

Hal tersebut disampaikan karena menurut Michael dari sisi keuangan mempunyai kemampuan untuk membayar THL. Selain itu Michale mengaku merasa prihatin terhadap nasib para THL terlebih dalam kondisi masa pandemi ini. Tak hanya itu kata Michael, karena sudah ada kesepakatan antara pihak Eksekutif dengab Pimpinan Dewan untuk merekrut kembali 331 orang THL yang telah diputus kontrak.

Lanjut Michael lontarkan pertanyaan tanpa perlu jawaban, “Saya tidak mengerti, kenapa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sangat lamban dalam mengambil keputuan..?”. Dan mengulangnya kembali mengatakan, “Padahal waktu hearing sudah direkomendasi oleh semua Pimpinan Dewan, tapi kenapa sampai sekarang tidak ada keputusan..?”, sesalnya.

Berikut Michael menceritakan hasil pembicaraan Pimpinan Dewan yang disebutnya bicara dari hati ke hati dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi. Bahwa dalam pembicaraan tersebut disepakati para THL yang diputus kontrak akan direkrut kembali. Dan kesepakatan yang disampaikan waktu itu disaksikan oleh beberapa pejabat teras Pemkab Banyuwangi.

Sebagai bentuk tanggung jawab selaku DPR yang emban amanah rakyat mengaku sudah melakukan pengawalan, dan berulang kali pertanyakan tindak lanjutnya. Tetapi selalu dijawab hampir selesai formulanya, dan kenyatannya sampai sekarang belum ada keputusan. Sehingga karenanya ada demonstrasi menuntut Pemkab untuk mempekerjakan kembali 331 orang THL.

Masih urai Michael bahwa kondisi seperti ini kurang bagus untuk citra nama baik Kabupaten Banyuwangi.  Tegasnya, kejadian seperti ini justru mencoreng nama harum Kabupaten Banyuwangi yang selama ini digembar-gemborkan dan jadi kebanggaan sering mendapat penghargaan.

Ketika ditanya langkah apa yang akan dilakukan untuk meperjuangkan nasib dan hak dari ke 331 THL yang diputus koktrak. Michael yang juga selaku Ketua DPC Partai Demokrat itu mengatakan, akan meminta dilaksanakan rapat Pimpinan Dewan. Hal tersebut dikatakan, karena menurutnya sebagai “Wakil Rakyat” memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memperjuangkan nasib Rakyat dalam hal ini adalah 331 orang THL.

“331 THL adalah manusia yang butuh biaya hidup untuk itu mereka butuh pekerjaan untuk bisa bertahan hidup dan menghidupi keluarganya. Hanya kebesaran hati dari Pemkab Banyuwangi lah yang mereka harapkan saat ini”, cetusnya. Disambung oleh Michael bahwa dirinya meyakini Bupati Banyuwangi adalah orangnya baik dan akan bijaksana dalam persoalan tersebut.

Diakhir penyampaiannya Michael Edy Hariyanto berharap agar ke depan ada bangunan komunikasi yang kuat antara Bupati dengan Anggota Dewan. Karena prorgram-program Pemerintah akan bisa terlakasana dengan baik dan bisa maksimal hasilnya. Bila pihak Eksekutif dan Legeslatif di Kabupaten Banyuwangi harmonis dalam komunikasi dan koordinasi.

Sebagaimana dikutip informasi dari beberapa media, sebelumnya Pemkab Banyuwangi, melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menyatakan. Bahwa pemutusan kontrak 331 THL berdasarkan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Dengan kata lain, tidak ada pemecatan atau pemberhentian THL. Yang ada adalah monitoring dan evaluasi serta penataan THL secara komprehensif sesuai Anjab dan ABK, sehingga ada effisiensi dan efektifitas kinerja. (*r35)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *