Demi Nasib 331 THL, Michael Edy Hariyanto, SH Siap Copot Baju DPRD Turun Ke Jalan Bersama THL

  • Whatsapp
Michael Edy Hariyanto SH : Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat.

Kabaroposisi.net | BANYUWANGI – Bermula dari tertariknya awak media kabaroposisi.net atas pemberitaan beberapa media terkait respon salah satu Pimpinan DPRD Banyuwangi dari Fraksi Demokrat Michael Edy Hariyanto Jumat 28/5/2021. Terhadap persoalan 331 Tenaga Harian Lepas (THL) yang diputus kontrak tanpa kepastian nasibnya.

Berikut awak media korek keterengan lebih lanjut dari sosok tokoh yang juga selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi itu. Dalam konfirmasinya, Michael sebelum masuk pada persoalan THL tanpa basa basi mengatakan, ” DPRD dan Bupati Banyuwangi kurang harmonis”.

Bacaan Lainnya

Sebelum lebih lanjut Michael berikan penjelasan lebih jauh tentang pernyataannya yang mengatakan DPRD dan Bupati Banyuwangi kurang harmonis. Awak media sela dengan pertanyakan soal langkah tegasnya selaku salah satu Pimpinan di DPRD Banyuwangi tentang nasib THL.

“Masalah nasib saudara-saudaraku para THL, Jika melalui jalur DPRD Banyuwangi tidak bisa membantu menyelesaikan, saya akan copot baju DPRD akan turun ke lapangan bersama THL”, tegas dan tekadnya.

Kembali pada persoalan kurang harmonisnya DPRD dan Bupati Banyuwangi, berikut Michael menjelaskan bahwa tidak pernah ada kordinasi antara Bupati dan DPRD, selama hampir 100 hari DPRD tidak pernah diajak bicara. Mungkin kata Michael karena DPRD dianggap tidak ada dan gak ada manfaatnya sehingga tidak pernah diajak bicara.

“Saya seperti pengemis meminta supaya untuk memaksimalkan program pro rakyat seharusnya exekutif dan legislatif saling kordinasi. Sudah hampir 100 hari menjabat tanpa ada kordinasi sama sekali,. Mungkin dianggapnya DPRD Banyuwangi tidak ada dan tidak dibutuhkan”, cetusnya.

Masih gebernya, selama ini bisa ketemu exekutif hanya ketika ada masalah dan masalah itu tidak pernah selesai. Ketika ditanya selama ini selaku anggota DPRD apa yang dilakukan menyikapi persoalan di Kabupaten Banyuwangi

“Saya selama menjabat di DPRD tidak ada kekuatan dalam pengambilan kebijakan karena keterbatasan wewenang anggota di DPRD. Masalah banyak yang tidak terselesaikan, persoalan karyawan kapal Sritanjung sampai sekarang tidak selesai. Dok kapal juga belum selesai, padahal kalau kapal penyebrangan dan dok kapalnya selesai dan perusahannya hidup maka perusahaan itu akan sangat bermanfaat menaikan PAD untuk kesejahteraan rakyat Banyuwangi”, gebernya. (r35).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *