KABAROPOSISI.NET|Kediri Raya, _ Pelantikan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten kediri dan Kota Kediri digelar bersamaan di Rumah Makan Bu Lanni Jl. Totok Kerot No.2, Joho Tugurejo Kec. Ngasem kab Kediri.
Dan Dihadiri Oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, Plt. Sekretaris Jendral Partai DPP PSI, Dea Tunggaesti serta di dampingi Wasekjen Danik Eka Rahmaningtiyas dan Ketua DPW JATIM Selasa 02/03/2021.
DPP PSI telah menetapkan pengurus DPD PSI Kabupaten kediri berdasarkan SK Nomor 067/SK/DPP/2021 tentang
pengangkatan susunan kepengurusan DPD Partai Solidaritas Indonesia yang ditandatangani Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie Louisa dan Sekjen Raja Juli Antoni.
Adapun susunan kepengurusan DPD PSI Kabupaten kediri periode 2019 – 2024 diantaranya, Suliyono (Ketua), Moch Nur Kholis (Wakil Ketua), Asma Yazid (Sekretaris), Julliyana Dwi Maharani (Wakil Sekretaris), Aprilia Nur Fadilah (Bendahara).
Ketua DPD PSI Kabupaten Kediri Suliyono mengatakan, akan memperkuat pondasi kepartaian bagi PSI agar bisa menjadi kuat di Kabupaten kediri
Selain itu, pihaknya juga akan Segera menyiapkan struktural yang lengkap guna mempersiapkan verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2024.
“Ke depannya, kami juga menargetkan untuk masing masing dapil yang ada di Kabupaten kediri ada perwakilan yang duduk di Kursi Parlemen .
Ketua PSI Kabupaten Kediri Suli juga memberikan kesempatan bagi siapa pun masyarakat dan kaula muda di Kabupaten Kediri untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia( PSI)
“PSI terbuka bagi siapa pun masyarakat dan kaula muda di Kediri untuk mengabdikan dirinya menjadi kader PSI hingga anggota legislatif dari PSI,
“Kiranya PSI menjadi kendaraan yang tepat yang bisa jadi pilihan. Sebab di PSI tidak perlu repot repot lagi untuk memikirkan berapa jumlah uang atau mahar yang harus dikeluarkan untuk itu,” tandas Suli
Dalam memobilisasi kader, Plt Sekjen PSI Sis Dea Tunggaesti berpesan dan meminta para pengurus di daerah meyakinkan anak muda kalau PSI merupakan partai tanpa mahar. Dia mencontohkan, kemenangan di 12 daerah dalam Pilkada 2020 di Jawa Timur merupakan bukti, kalau PSI tidak minta mahar pada figur yang didukung.
“Kalau mau meyakinkan lagi, beritahu kalau kita di PSI memberikan otonomi full pada pengurus di daerah. Kemenangan di 12 Pilkada di daerah Jatim itu bukan rekomendasi DPP, tapi kita hanya mendengarkan pengurus DPD dan DPW. Kita jamin tidak ada uang mahar untuk figur yang maju. Politik itu sarana, tujuannya tetap untuk rakyat,” pungkasnya. (Her)
