Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Tingkat PAD

  • Whatsapp

KABAROPOSISI.NET|Blora, _ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan modal kerja dalam pembangunan suatu daerah, ini sangat tergantung dalam pengelolaannya dengan penerapan yang efektif efesien akan mendukung dalam kemajuan kabupaten tersebut.

Efektifitas efisiensi pengelolaan keuangan daerah terutama APBD memiliki dasar hukum yang sudah ada seperti Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020, Peraturan Presiden no 32 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan No 15 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Ini sangat mungkin diterapkan di daerah
Skema efektivitas efesien pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan PAD, dengan diberdayakan aset aset daerah akan memberikan manfaat pada pendapat asli daerah dan masyarakat sekitanya.

Perlu langkah awal dalam penerapannya dengan data kongkrit dalam pembangunan Efektif Efisiensi penggunaan Anggaran Dearah agar jelas apa saja aset aset tersebut dapat memberikan manfaat pada PAD atau Kas Daerah.

Seperti Tanah Bangunan dan non Tanah Bangunan yang mangkrak dan benda yang masuk expired terlalu tua sehingga menguras biaya perawatan yang artinya menguras Anggaran atau keuangan daerah.

Aset aset ini dapat dikelola oleh pihak ketiga atau masyarakat, akan menambah nilai sehingga bisa diharapkan bisa menambah PAD daerah serta dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan daerah untuk perawatannya.

Yang selama ini aset aset sangat terkesan dibiarkan begitu saja sehingga menimbulkan biaya perawatan atau pemeliharaan yang menguras anggaran dan keuangan daerah dan akhirnya aset aset tersebut dijual begitu saja.

Aset aset sangat bermanfaat jika pengelolanya memiliki kreatifitas dan inovasi sehingga dapat menambah nilai aset aset tersebut. Seperti Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk usaha, Tanah milik Pemerintah Daerah, Bangunan milik Daerah selain kendaraan dan lain lain perlu di pengelolaan yang tepat, progresif, kreatif dan inovatif serta bermanfaat untuk masyarakat.

Semisal tanah milik pemerintah daerah seperti Sayuran, kolam renang Ngampel bisa dipihak ketigakan konsep mengutungkan kedua belah pihak, BUMD bisa juga mengembangkan usaha dibidang lain seperti hal mengembangkan dibidang wisata, atau lakukan langkah progresif dengan membuka disetiap kecamatan Apotek yang representatif dengan harga terjangkau masyarakat 24 jam penuh.

Kembangkan BUMD BPR BKK program pinjaman dengan jangka pendek untuk Usaha Tani dengan bunga rendah disetiap desa.

Penerapan teknologi untuk konstruksi, perkebunan, peternakkan sehingga mampu menghemat biaya keuangan serta mampu memberikan manfaat meningkatkan PAD. Arah pembangunan daerah ini tergantung kepada pimpinan daerah kemanakah tujuan berlabuh (GaS).

 

Penulis : Guntur Andi Surya (Aktifis Sosial)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *