Jaksa Agung Burhanudin Memberikan Arahan 7 Program Prioritas Kerja Diawal Tahun 2021

  • Whatsapp

KABAROPOSISI.NET|Madiun, _ (07/01/21) Dalam kesempatan acara pemaparan program kerja Jaksa Agung RI. Dr. ST. Burhanuddin memberikan pengarahan 7 program pada awal tahun 2021.

Pengarahan disampaikan kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya disetiap masing masing daerah wilayah cabang kota dan kabupaten beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara virtual.

Bacaan Lainnya

Dalam acara virtual dari ruang Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten Madiun Agung Mardi Wibowo dihadiri semua jajarannya sehingga menjadi acuhan untuk bekerja sesuai program 7 yang diamanatkan oleh Kejaksaan Agung.

Dan dalam acara virtual tersebut juga di ikuti dilingkup Kejaksaan Agung dari ruang kerja masing-masing Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum., Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung RI, serta Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan Agung.

Mengawali pengarahannya Jaksa Agung mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dan berdoa agar supaya wabah pandemi Covid-19 sirna dari Indonesia

Tidak ketinggalan beliau mengucapkan “Selamat Tahun Baru 2021” secara pribadi maupun selaku pimpinan kepada seluruh Adyaksa di seluruh Indonesia dimana pun berada

Semoga di tahun yang baru ini, kita senantiasa tetap optimis dan semangat untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, lebih sempurna, lebih modern, dan lebih responsif, guna menghadapi serta mengantisipasi berbagai dinamika perkembangan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.” ujar Jaksa Agung Burhanuddin dari Ruang Kerjanya di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, Rabu (06/01/21).

Pada kesempatan itu beliau mengamanatkan untuk segera melaksanakan beberapa hal yang bersifat URGEN

Jaksa Agung juga menyampaikan kepada segenap jajaran agar jangan lengah dan jangan menganggap remeh Pandemi corono-19 yang sedang melanda dunia khususnya di Ibu pertiwi, tetep waspada dengan menjaga kesehatan dan disiplin ketat menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada tidak terkecuali pada kesempatan acara virtual ini berlangsung.

Melakukan pengawalan Program Vaksinasi Nasional Pemerintah sebagai strategi utama untuk mencapai kekebalan Komunal guna mengakhiri wabah pandemi Covid-19. Beliau juga memberi mandat kepada segenap jajaran tanpa terkecuali agar turut membantu dan mendukung keberhasilan program Vaksinasi Nasional pemerintah dengan bersungguh-sungguh.

Agar selalu waspada dan antisipasi dari pihak-pihak yang hendak menggagalkan program tersebut seperti berita Hoak atapun Provokasi yang mendiskreditkan Vaksin.

Memberika “sosialisasi kepada warga masyarakat, bahwa vaksin yang akan diberikan telah aman, tidak membahayakan, efektif, serta sesuai dengan standar dan regulasi internasional sehingga masyarakat tidak merasa ketakutan adanya program tersebut” ujar beliau.

Kemudian Pengawalan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Dalam rangka akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19, saya perintahkan jajaran Kejaksaan RI untuk senantiasa mendukung, menjaga, serta selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mengakselerasi PEN. Jangan sampai ada upaya yang kontraproduktif, menghambat, terlebih menggagalkan jalannya program PEN,” ucapnya.

Selanjutnya Cipta Kondisi Pasca Pelarangan Front Pembela Islam (FPI).

Dengan telah dilarangnya organisasi FPI berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala BNPT Tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian FPI,.

Beliau juga minta kepada jajaran Kejaksaan untuk Deteksi dini dan antisipasi terhadap potensi respon para pendukung dan simpatisan baik di pusat maupun daerah yang dapat mengancam serta mengganggu ketentraman dan ketertipan umum.

• sosialisasi secara persuasif kepada setiap jajaran maupun anggotanya baik di pusat maupun daerah, yang masih aktif melakukan kegiatan organisasi. Terlebih pula mengantisipasi potensi dampak dengan adanya wacana deklarasi perubahan nama dari “Front Pembela Islam” menjadi “Front Persatuan Islam”.

• penindakan secara tegas apabila masih ada jajaran maupun anggotanya baik di pusat maupun daerah, yang masih aktif melakukan kegiatan organisasi.

Realisasi Hasil Keputusan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020.

“Saya juga ingin mengingatkan kembali kewajiban saudara-saudara untuk komitmen, konsisten, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan hasil Rapat Kerja (Raker) Kejaksaan Tahun 2020, terutama dalam melaksanakan arahan Presiden RI sebagaimana yang disampaikan dalam Pembukaan Raker.”

Bertolak dari arahan sebagaimana yang telah diuraikan, sebagai kristalisasi hasil Raker Kejaksaan RI Tahun 2020 dan arahan Presiden RI pada pembukaan Raker dimaksud, selanjutnya Jaksa Agung menyampaikan 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI tahun 2021, yakni sebagai berikut :

1. Pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional.

2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan profesional.

3. Pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur, dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.

4. Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

5. Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.

6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.

7. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengakhiri pengarahannya, Jaksa Agung meminta agar masing-masing satuan kerja untuk menyampaikan laporannya secara berjenjang dan berkala terkait pelaksanaan arahan ini. (pr@/GN)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *