AAMBI Terusik Oleh Surat Larangan Melintas Yang Dikeluarkan Kepala Desa Singojuruh

  • Whatsapp

KABAROPOSISI.NET | BANYUWANGI – Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Singojuruh dalam hal ini ditanda tangani langsung oleh Suharto selaku Kepala Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi tertanggal 10 Desember 2020. Membuat Asosiasi Armada Material Banyuwangi (AAMBI) merasa terusik.

Yang mana surat berperihal “Himbauan” itu kepadanya adalah Pemilik Usaha Tambang Pasir, tanpa memuat alasannya menghimbau kepada Pengusaha Tambang Pasir. Diantaranya adalah : 1. Melarang Dump Truk yang berisi material sirtu (pasir dan batu), melintasi jalan yang ada di wilayah Desa Singojuruh. 2. Dum Truk boleh melintasi jalan yang ada di wilayah Desa Singojuruh tidak ada muatannya (kosong).

Dengan adanya surat himbauan tersebut maka Ketua Dewan Penasehat dan Ketua AAMBI Jaenuri. Ambil langkah untuk memusyawarahkan bersama untuk merespon substansi surat himbauan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singojuruh.

Merespon isi surat tersebut Ketua Dewan Penasehat AAMBI Gus Ridwan memberikan tanggapannya. Bahwa terkait surat Kepala Desa Singojuruh tertanggal 10 Desember 2020. Yaitu mengenai himbauan berupa larangan kendaraan angkutan material/dump truk yang bermuatan batu dan pasir melintasi jalan yang ada di wilayah Desa Singojuruh. Gus Ridwan menilai bahwa dalam surat tersebut tidak memiliki landasan baik berupa aturan perundangan ataupun yang lainnya.

Berikut kata Gus Ridwan ada sedikit kejanggalan pada surat tersebut, yang pertama tanpa menyebutkan alasannya apa Pemerintah Desa Singojuruh mengeluarkan himbauan. Yang kedua, surat tersebut tertujunya adalah kepada pemilik usaha tambang akan tetapi substansi atau isi surat tersebut ini mengarah kepada kendarann angkutan material/dump truk.

Dalam surat tersebut juga tidak secara rinci, yang dilarang untuk dilintasi itu merupakan jalan desa apa jalan Kabupaten dan bahkan juga tidak disebutkan kelas jalan yang ada.

“Kami menilai bahwa dalam pembuatan surat tersebut mencerminkan arogansi Pemerintah Desa. Karena negara kita ini merupakan negara hukum semuanya diatur oleh undang-undang. Maka dari itu kami mohon kepada pihak-pihak terkait, kepada Kepala Desa Singojuruh mohon untuk mengevaluasi kembali. Dan apabila disitu diperlukan suatu diskusi untuk membahas supaya semuanya berjalan dengan tertib kondusif kami siap membantu, kami siap untuk diundang. Jadi pada prinsifnya kami ini sangat mendukung segala upaya yang mengarah kepada ketertiban”, tegas Gus Ridwan.

Sementara dari pihak Pemerintah Desa dalam hal ini melalui Habiby Sekertaris Desa Singojuruh dalam keterangannya mengatakan. Bahwa surat himbauan tersebut dikeluarkan atas dasar adanya keluhan dari masyarakat karena jalannya sudah rusak. (r35).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *