Diduga Menghalangi Pelakasanaan Pilkada, Inilah Tanggapan Michael Edy Hariyanto

  • Whatsapp

KABAROPOSISI.NET | BANYUWANGI – Diberitakan di media online Michael Edy Hariyanto, SH ada yang melaporkan ke Polda Jatim diduga menghalang-halangi berlangsungnya pelaksanaan Pilkada Banyuwangi 9 Desember 2020 di TPS 03 Dusun Tegalwero Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Senin14/12/2020 dikonfirmasi melalui selulernya Michael memberikan klarifikasinya merespon informasi pelaporan atas dirinya. Dengan nada santai Michael awali menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi. Yang mana Michael menganggap pihak yang melaporkan dirinya adalah punya kepedulian yang tinggi demi terwujudnya pesta demokrasi (Pilkada) yang lancar, aman, dan jurdil.

Namun kata Michael kurang tepat bila dirinya dianggap menghalang-halangi proses penyelenggaraan pemungutan suara atau penyelenggara Pilkada. Dan Michael mengaku apa yang dilakukan juga karena peduli agar pelaksanaan Pilkada Banyuwangi tidak terciderai oleh ketidaknetralan penyelenggaranya di KPPS dan yang lainnya.

“Kurang tepat kalau saya dianggap menghalang-halangi penyelenggaraan Pilkada ya buktinya pemungutan suara berlangsung di TPS itu. Sebagai warga negara Indonesia, saya punya kewajiban untuk berperan serta dalam menegakan aturan menciptakan pesta demokrasi yang bersih dan jurdil. Dan sebagai Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, saya punya tanggung jawab untuk menjalankan amanah masyarakat, khususnya dalam meminimalisir terjadinya kecurangan Pilkada,” tutur Michael.

Lanjut kata Michael kutip salah satu aturan yaitu menyampaikan bahwa di TPS tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun karena sudah di luar jadwal Kampanye. Peraturan ini tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Larangan dalam Kampanye, yakni melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Intinya menurut Michael bagian dari maksut aturan tersebut, salah satunya petugas TPS harus netral dalam melaksanakan tugasnya. Tak hanya itu diatur juga dalam UU tersendiri bagi petugas KPPS yang melanggar bisa dikenakan sangsi pemecetan dan pidana.

Sekilas diceritakan kronologis kejadian bahwa dirinya menerima laporan adanya rekaman video yang beredar. Setiba di TPS 03 Dusun Tegalwero, Desa Blimbingsari kemudian kontak petugas Panwascam setempat. Sambil menunggu kedatangan petugas, Michael meminta masyarakat untuk bersabar sebentar. Dan akhirnya sejumlah petugas KPPS yang diduga tidak netral karena kedapatan berpose mengacungkan jari kode nomer urut salah satu Paslon langsung dijatuhi sanksi non aktif oleh yang berwenang.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu Petugas Panwascam Blimbingsari Ahmad Humaidi yang membidangi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S). Bahwa petugas TPS 03 Tegalwero Desa Blimbingsari langsung dinon aktifkan, “langsung non aktif mas”, singkatnya.

Ternyata menurut Michael kejadian serupa terjadi di TPS-TPS lain semisal terjadi pada sejumlah TPS di Desa dan Kecamatan lain. Seperti di TPS 14 Desa Sembulung Kecamatan Cluring, TPS 05 Dusun Timurejo Desa Gitik Kecamatan Rogojampi, dab di TPS 06 Desa Balak Kecamatan Songgon.

“Saya hanya ingin mendorong netralitas penyelenggara pada Pilkada Banyuwangi, tapi saya malah dilaporkan. Tapi tidak masalah, saya akan kooperatif ikuti proses hukumnya dengan baik kebenaran pasti akan terungkap”, pungkanya. (red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *