Audensi FMPD Ke DPRD Blora minta Jalankan Hak Angket Terkait Politisasi Anggaran

  • Whatsapp

KABAROPOSISI.NET|Blora, _ Setelah beberapa kali kejadian politisasi anggaran di lakukan salah satu Paslon yang masih ada hubungan keluarga yaitu bupati Blora Djoko Nugroho yang notabene Istrinya ikut dalam pilkada Blora 2020.

Seperti yang terjadi di kecamatan Japah kegiatan Himpaudi dibiayai negara di gunakan kampanye mendukung salah satu Pasalon dengan kode ” Mendarat karena bunda PAUD punya kerja tanggal 9″, bantuan sembako isi juga ada Alat peraga Kampanye seperti kalender dan Masker bergambar Pasalon urut 3 Umi agus yang diberikan kepada korban angin puting beliung di desa Kutukan kecamatan Randublatung bahkan kegiatan tersebut resmi di upload oleh bagian Humas protokol Pemerintah.

Bacaan Lainnya

Audensi Forum Masyrakat Peduli Demokrasi hari ini 26/11/202 di gedung rakyat Blora jalan A.Yani di terima ketua DPRD Blora,wakil ketua, dan TPAD serta eksekutif Blora. Pada intinya Stop Politisasi anggaran.

Seno Margo Utomo dari FMPD ini menyampaikan stop politisasi anggaran, terbukti sudah ada anggaran negara yang digunakan kampanye Paslon no urut 3 dilakukan bupati Blora Djoko Nugroho, contohnya bantuan sembako dari pemerintah daerah yang di biayai negara, dipakai kampanye Paslon 3 dan sudah kami laporkan Ke Bawaslu kami terus ke Kemendagri serta KASN karena keterlibatan ASN dalam ketersebut.

“.Audensi ini termasuk upaya mencegah Politisasi anggaran di tahun 2020 dan tahun 2021, bantu bantuan lain segera di realisasi tanpa menunggu pentunjuk BAPAK, kalo menunggu pentunjuk BAPAK dalam Bupati Blora Joko Nugroho sama saja bantuan tersebut di politisasi, Kenapa harus menunggu pentunjuk bapak, OPD harus profisional, ” ungkap Seno.

Seno menambahkan Agar di ambil langkah hak angket karena ada Politisasi Anggaran di tahun 2020 dan 2021, sebagai fungsi DPRD selain Penganggaran juga sebagai Pengawas Anggaran.

Sementara itu Isa Yuli Hariyanto yang dikenal Hariyanto menegaskan bukti sudah real dan kami laporkan seperti hal Kejadian Lurah jetis yang tidak netral, Kegiatan Himpaudi di Kecamatan Japah, kegiatan tersebut juga di biayai negara digunakan ASN untuk kampanye Pasalon 3, dan hasilnya di rekomendasi kepada KASN ini bukti politisasi anggaran dan ke tidak netral ASN, Terus terang jangan sampai ada lagi kami laporkan ASN ke Bawaslu.

Lebih lanjut Joko Supratno dalam wawancara terpisah dengan media Kabaroposisi mengatakan Politisasi anggaran Tidak terjadi di tahun 2020 saja tetapi tahun 2021 juga Dipolitisasi, sebagai bentuk janji janji akan diberikan anggaran untuk kegiatan pekerjaan atau bantua sosial, seperti daftar Bantuan yang beredar di medsos ternyata tidak ada dalam RKAD Kabupaten Blora, serta penyerapan anggaran sampai hari ini baru 70% dan itu saja belum selesai.

Ketua DPRD H.M Dasum dalam wawancara terpisah menyampaikan akan mempelajari dulu terkait anggaran tahun 2021 RKAD juga baru diberikan ini tadi sebelum audensi dan itu juga belum semua jadi belum ada tanda tangan penerimaan Rencana Kerja Anggaran Daerah (RKAD), serta akan mengawasi bantuan bantuan yang sudah dianggarkan ditahun 2020 ini juga penting.

Dalam ruang terpisah Siswanto wakil ketua DPRD masih di gedung Rakyat Blora ini, ” RKAD memang baru diberikan tadi tapi tidak lengkap dan saya menanyakan terkait anggaran yang untuk bantuan tersebut yang sudah beredar di medsos , belum ada jawaban yang memuaskan,” terang Politisi Golkar Sekaligus ketua DPD Blora partai Golkar. (GaS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *