Viral, Diduga Oknum ASN Punya Surat Tugas Partai NasDem Probolinggo

  • Whatsapp

KABAROPOSISI.NET|Probolinggo, – Postingan foto surat tugas diduga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi pengurus Partai Politik viral di media sosial belakangan ini. Di akun Facebook bernama Pangeran As-AD,  ini yang bersangkutan mengunggah surat tugas sebagai pengurus inti Partai Politik, DPD Nasdem Probolinggo.

Di akun ini dalam postingannya telah mengabarkan kepada publik untuk titip salam kepada dunia dengan menuliskan,

Bacaan Lainnya

“Acara hari ini sekalian Titip Foto”.

Postingan ini diunggah dua tahun yang lalu, tepatnya pada 11 Oktober 2018 dengan keterangan di Hotel Banyuwangi.

Dalam postingan itu juga menampilkan caption keharmonisan pengurus inti DPD Partai Nasdem Probolinggo dengan posisi jabatan sebagai Wakil Ketua (AS AD) bersama ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo berinisial ABD AMAD.

Surat perintah tugas yang di tanda tangani DPD Partai Nasdem Kab Probolinggo

Tidak hanya mengunggah foto bersama, pemilik akun Pangeran AS AD ini juga mengunggah selembar surat tugas berlogo Partai NasDem lengkap stample dan tanda tangan Ketua DPD Probolinggo “Ahmad Rifa’i “.

Sayang, Ketua DPD Partai NASDEM Probolinggo “Ahmad Rifa’i” saat dikonfirmasi soal surat tugas itu menyangkal.

Dia membantah telah merekrut oknum PNS masuk dalam kepengurusan Partai dan mengatakan postingan surat tugas tersebut adalah hoax.

Meski demikian, Ketua DPD NasDem Probolinggo, tidak akan gegabah mengambil langkah. Selama surat tugas sebagai Wakil Bendahara belum bisa dibuktikan, dirinya tak akan bertindak.

“Selama bahasa Wakil Bendahara tersebut tidak terbukti, kami tidak akan melangkah,” ujarnya.

Sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN pada pasal 7 ayat 1, menyatakan tegas bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang berbunyi:
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. (win)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *