Terkait Pembatalan Proyek Multiyears, Sanusi Madli Minta DPRA Kedepankan Kepentingan Publik

  • Whatsapp

Kabaroposisi.net.|Banda Aceh – Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kabijakan Publik (LEMKASPA), Cabang Aceh Timur, Sanusi Madli, meminta pihak DPRA untuk mengedepan harapan masyarakat terkait dengan pembangunan sejumlah ruas jalan di daerah-daerah terisolir di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh.

Hal ini menanggapi keinginan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk membentuk Pansus pembatalan sejumlah paket Multiyears. Selasa (21/07/2020).

Bacaan Lainnya

Sanusi kepada media, menjelaskan bahwa Infrastuktur merupakan organ penting dalam memajukan sebuah daerah, membuka keterisolasian daerah yang selama ini terjadi, agar semua terhubung untuk memudahkan akses yang berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat, karena itu, diperlukan terobosan-terobosan dengan skema pembangunan infrastruktur.

“Kehadiran investasi pembangunan Infrastruktur di Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan masyarakat daerah hari ini, terutama masyarakat yang hidup didaerah daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur bukan hanya berpeluang mendapatkan keuntungan bagi daerah, namun juga akan memenuhi kebutuhan hak-hak dasar masyarakat,” Ujar Sanusi

Lebih lanjut Ketua Lemkaspa Aceh Timur ini menambahkan, pembangunan akses jalan yang akan membuka keterisolasian daerah merupakan mimpi dan harapan masyarakat yang sudah sangat lama diidam idamkan, seperti jalan Peureulak-Lokop sampai batas Gayo Lues, jalan yang menghubungkan antar kabupaten ini kondisinya sangat memprihatikan dan butuh penanganan serius Pemerintah Aceh, karena itu patut kiranya semua pihak mendukung segala hal yang dapat memajukan daerah, menguatkan konektifitas antar kabupaten kota.

“Selama ini kawasan Lintas Tengah Aceh, Lintas Barat serta Lintas Timur yang memiliki komoditi dari sektor pertanian perkebunan dan hasil alam lainnya sangat sulit dipasarkan keluar, akibat terbatasnya akses, Kalaupun ada cost biaya yang dikeluarkan menjadi tinggi, sehingga nilai jual tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan oleh masyarakat. Maka dalam hal ini, DPRA harus benar-benar berpikir secara logis dalam melihat kebutuhan yang didapat dengan pembanguan sejumlah ruas jalan oleh pemerintah Aceh ini,” Lanjut Sanusi

Membuka akses transportasi, telekomunikasi, perbaikan mutu, pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, perumahan, serta pengembangan pasar, merupakan hak dan impian setiap warga, karena itu dibutuhkan sejumlah langkah dan inovasi untuk mewujudkan itu.

“Membangun infrastruktur pada hakikatnya adalah mengelola harapan masyarakat dalam memperoleh fasilitas kehidupan yang lengkap dan berkualitas,” tutup sanusi.
*(Ariandy)*

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *