Rapat Paripurna DPRD Blora Diskors 1 Jam, Gegara OPD Banyak Tidak Datang

  • Whatsapp

KABAROPOSISI.NET | Blora, _ Dalam kegiatan sidang tanggapan pandangan umum fraksi fraksi DPRD kabupaten Blora terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanan APBD 2019 di gedung pendopo DPRD hari ini Rabu 10/06/2020.

Di hadiri Wakil Bupati Blora, Kapolres, Dandim, Sekda dan OPD yang di pimpin langsung Ketua DPRD kabupaten Blora H.M Dasum.

Bacaan Lainnya

Minimnya OPD yang hadir di Sidang Paripurna

Sebelum pandangan umum fraksi fraksi dimulai salahsatu anggota DPRD H. Warsit dari partai Hanura menginstruksi jalannya sidang paripurna tersebut, “kegiatan Rapat Paripurna ini ditunda, beralasan tanggapan umum oleh fraksi fraksi Ini ditujukan kepada OPD yang terkait, tetapi kenyataan hanya ada 3 OPD yang hadir, ini sangat menghina lembaga penyelenggara negara,” tegasnya.

” Mereka para OPD harus hadir dalam rapat ini, ia minta untuk diundang segera, ini menyepelekan dewan, kita tunggu 1 jam untuk mengundang, meminta Sekda Blora Memanggil OPD ikut mendengarkan Pandangan umum fraksi fraksi dewan, ” pinta mantan Ketua DPRD Blora ini.

Setelah ditunggu selama 1 jam OPD yang hadir berjumlah 17 maka Rapat Paripurna dilanjutkan kembali dengan mendengarkan Padangan umum gabungan fraksi fraksi, ada 2 padangan umum dari fraksi gabungan PDIP, PKB, Nasdem, PPP, PKS-Gerinda, Golkar ini pertama nyampaikan, yang kedua fraksi gabungan Demokrat-Hanura.
Padangan Umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 kabupaten Blora, meminta kepada pemerintah kabupaten Blora lebih konsisten terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan yang mendasar seperti jalan jalan utama yang rusak cukup parah berada di kecamatan Banjarejo, Kunduran, Randublatung, Kradenan.

Tidak kalah pentingnya pendidklikan Agama lebih kepada pengajar seperti pengajar di TPI Madin untuk kesejahteraannya meningkatkan honor yang semula 400.000/bulan untuk ditingkatkan

Dampak covid ini juga berdampak pada ekonomi terutama pelaku usaha, UMKM berharap lembaga pembiayaan memberikan keringaan kepada pelaku usaha.

Untuk dunia pertanian kelangakaan pupuk bersubsidi yang kadang kala langka bisa ditangani oleh dinas pertanian termasuk kekurangan air agar pemerintah kabupaten Blora juga memperhatikan pembangunan embung besar, waduk besar disungai berada di kabupaten Blora.

Untuk kesehatan agar sarana dan prasarananya untuk ditingkatkan terutama dipuskesmas dan RSUD kabupaten supaya pelayanan lebih prima dan bagi mengajukan surat keterangan sehat dalam pandemi covid bisa dengan harga terjangkau.

Rapat Paripurna akan dilanjutkan besok hari kamis rapat sekaligus rapat ditutup. (guntur)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *