71 hari Dugaan Pungli Di RSUD dilaporkan ke Kajati dan Ombudsman RI

  • Whatsapp

Kabaroposisi.net.|BLORA – Setelah genap 71 hari sejak dimasukkannya laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Blora terhitung tanggal 13 Maret 2020 dan pasca menanyakan ke Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 31 Maret 2020 juga tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan perkembangannya baik lewat surat, telpon, atau pesan singkat atas laporan/ pengaduan, maka hari ini masyarakat dan aktifis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) mengirimkan laporan pengaduan secara tertulis ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2020) sekitar pukul 11.00 WIB.

“Ya, karena situasi pandemi Covid-19 seperti ini, untuk mengawal gerakan pemberantasan korupsi dan pungli, kita melayangkan surat tertulis saja. Kita melaporkan temuan dugaan maladministrasi berupa pungutan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soetijono Blora yang diduga tidak mempunyai dasar hukum ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang agar segera mendapatkan penanganan,” kata Eko Arifianto (43), Koordinator Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Sabtu (23/5/2020).

Menurut Eko, penyampaian laporan pengaduan yang dilakukan GERAM hari ini adalah mengikuti arahan dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah lewat surat resminya berkop Garuda Pancasila bernomor B/043/LM.36-14/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 tertanda Kepala Perwakilan Siti Farida, S.H, M.H.

“Setelah kita dulu mengirimkan surat tembusan atas laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Blora, kita mendapat surat balasan dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Inti dari surat tersebut adalah bila GERAM tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan atas laporan/ pengaduannya dan ditemukan terjadinya maladministrasi, GERAM berhak melapor ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atau Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah,” ujar Eko.

Sementara itu, Rudito Suryawan (54) seorang warga Kedungjenar yang menjadi korban pungli RSUD Blora mengatakan bahwa dirinya juga heran tentang penanganan laporan yang tak ada perkembangan.

“Saya selaku salah satu korban juga tidak diberitahu bagaimana progress penanganan kasusnya,” terang Rudito kepada awak media.

Lanjutnya, dulu kejadian berawal pada Jumat, 21 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB ketika dirinya melakukan pemeriksaaan dan nebulisasi (penguapan) di RSUD Blora.

“Setelah saya diperiksa ringan dan penguapan di UGD selama kurang lebih 15 menit, lalu menuju ke apotik RSUD untuk menebus obat dan melihat perincian biaya yang harus dibayar pada kasir. Dalam perincian pembiayaan tertulis adanya biaya Jasa Pelayanan sebesar Rp6 ribu,” terangnya.

Terkait dengan temuan tersebut, GERAM menduga adanya pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum/ menyimpang/ tidak sesuai seperti besaran yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada RSUD Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Karena mengingat Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pasal 83 ayat (6) yang menyebutkan: “Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
“Ketika Peraturan Direktur (Perdir) tidak bisa dijadikan dasar hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan pungutan, maka pungutan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soetijono sebagaimana laporan kami, jelas merupakan sebuah perbuatan melawan hukum,” jelas Rudito yang biasa dipanggil Kaji Rudi.
Sebagaimana pasal yang termaktub dalam Permendagri tersebut, mengisyaratkan Pimpinan mengusulkan tarif layanan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya Kepala Daerah membuat Peraturan Kepala Daerah tentang Tarif Layanan di Badan Umum Layanan Daerah. Sehingga yang bisa dijadikan dasar hukum melakukan pungutan di Badan Layanan Umum Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati (Perbup). Konsekwensi logisnya adalah Peraturan Direktur (Perdir) tidak bisa dijadikan dasar hukum melakukan pungutan.

Selain dikirimkan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, surat laporan pengaduan GERAM ditembuskan juga ke Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2020, GERAM melaporkan hal ini kepada Kejaksaan Negeri Blora. GERAM juga melayangkan tembusan surat laporan pengaduan terkait dugaan pungli di RSUD Blora ini kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

Paska menyampaikan laporan pengaduan, GERAM tidak pernah sekalipun mendapatkan informasi dari Kejaksaan Negeri Blora terkait dengan perkembangan penanganan aduan yang ada. Akhirnya, pada 31 Maret 2020, GERAM menanyakan perihal Laporan Pengaduan ke Kejaksaan Negeri Blora dan mendesak Kejaksaan Negeri Blora untuk segera menuntaskan penanganan laporan terkait dengan dugaan pungli di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soetijono Blora yang berlarut-larut tersebut,
Surat surat tersebut dikirimkan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, surat laporan pengaduan GERAM ditembuskan juga ke Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Selain Dugaan Pungli RSUD dr Soetijono ada empat kasus korupsi yang belum jelas penanganan, kasus DD Desa Pilang setelah pemanggilan beberapa perangkat dan warga juga terhenti, kasus Praja Todanan, DD Desa Beganjing ada dugaan Fiktif pengguna DD, PTSL diKabupten Blora. ( GaS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *